TL;DR (Ringkasan Cepat)
- Demarkasi ilmu adalah upaya menarik garis antara ilmu dan yang bukan ilmu, termasuk pseudosains. Kriterianya bergeser dari induksi (Bacon), verifikasi (positivisme logis), falsifikasi (Popper), puzzle-solving (Kuhn), dan program riset progresif (Lakatos), sampai digugat Feyerabend, Laudan, dan kaum postmodernis.
- Pariwisata lebih tepat disebut bidang kajian interdisipliner (Tribe, 1997; Echtner & Jamal, 1997), tetapi risetnya tetap terikat standar ilmiah: klaimnya harus bisa diuji.
- Rencana induk, strategi, program, dan kebijakan pariwisata bersifat preskriptif dan sarat nilai, sehingga tidak bisa dibuktikan benar atau salah. Statusnya evidence-informed, yaitu produk keputusan, bukan produk ilmu.
Di kampus saya sering mendengar, “Kan rencana induk sudah ada kajiannya”, berarti itu riset dong!” atau “business plan kan hasil dari validasi ide, produk atau pasar, berarti terbukti ilmiah dong!.” Kedengarannya sih benar. Tapi pertanyaan apa yang membuat sesuatu layak disebut ilmiah atau bukan sebenarnya sudah diperdebatkan para filsuf hampir empat abad lamanya, dan namanya adalah masalah demarkasi ilmu.
Di artikel tentang riset dasar dan riset terapan, saya sudah menyinggung bahwa rencana/strategi/program/kebijakan tidak bisa diverifikasi atau difalsifikasi. Sekarang kita telusuri akar filosofisnya. So… siapkan kopi, mari kita kupas tuntas-tas.
Apa Itu Masalah Demarkasi Ilmu?
Masalah demarkasi ilmu adalah pertanyaan tentang kriteria yang membedakan ilmu dari yang bukan ilmu, terutama dari pseudosains, yaitu klaim non-ilmiah yang menyamar sebagai ilmu.
Tapi, perlu dicatat dari awal: tidak semua yang non-ilmiah itu pseudosains. Puisi, doa, dan keputusan bisnis bukan ilmu, tapi juga bukan pseudosains, karena tidak mengaku ilmiah. Menurut Hansson (2025), pseudosains memenuhi dua syarat: tidak ilmiah, dan para pendukungnya berusaha menciptakan kesan bahwa klaimnya ilmiah atau paling andal. Pembedaan ini nanti jadi kunci di kesimpulan.
Era Revolusi Ilmiah: Melawan “Berhala” Pikiran
Pada abad ke-17, garis demarkasi belum dirumuskan secara formal, tapi semangatnya sudah ada. Francis Bacon dalam Novum Organum (1620) menawarkan induksi sistematis: kumpulkan pengamatan, lalu naik pelan-pelan ke generalisasi. Ia juga memperingatkan soal idola (berhala pikiran), yaitu bias bawaan, pribadi, bahasa, dan dogma yang menyesatkan pengetahuan.
Galileo memadukan eksperimen dengan matematika, dan Newton menolak hipotesis yang tidak bersandar pada fenomena. Jadi pada masa itu, ilmu adalah pengetahuan yang lahir dari pengamatan yang teliti, Sebaliknya, takhayul adalah keyakinan yang dipegang tanpa pernah diuji dengan pengamatan, dan tetap dipercaya walaupun kenyataan menunjukkan sebaliknya.
Positivisme Klasik: Comte dan Hukum Tiga Tahap
Auguste Comte dalam Cours de philosophie positive (1830–1842) mengusulkan hukum tiga tahap: tahap teologis (gejala dijelaskan lewat kehendak dewa), metafisik (lewat “esensi” yang abstrak), dan positif (lewat hukum yang menghubungkan fakta teramati). Demarkasinya jelas: ilmu adalah pengetahuan positif yang bersandar pada fakta yang bisa diamati, sedangkan teologi dan metafisika adalah tahap pra-ilmiah.
Positivisme Logis: Prinsip Verifikasi
Sekitar 1930-an, Lingkaran Wina (Schlick, Carnap) dan A. J. Ayer merumuskan prinsip verifikasi: pernyataan hanya bermakna kalau analitis (benar karena definisi) atau dapat diverifikasi secara empiris. Sisanya dianggap nonsense metafisis (Ayer, 1936).
Masalahnya, hukum universal seperti “semua logam memuai jika dipanaskan” tidak pernah bisa diverifikasi tuntas. Carnap (1936) kemudian melunakkannya menjadi konfirmasi bertingkat: pernyataan ilmiah cukup dapat diuji dan dikonfirmasi secara bertahap.
Karl Popper: Falsifikasi
Karl Popper yang membuat istilah “demarkasi” menjadi terkenal. Katanya: berapa pun banyaknya angsa putih yang kita lihat, kita tidak bisa membuktikan “semua angsa putih”, tapi cukup satu angsa hitam untuk menggugurkannya. Dari situ lahir kriteria falsifiabilitas: teori ilmiah harus bisa bertentangan dengan observasi yang mungkin (Popper, 1963).
Popper membandingkan teori relativitas Einstein dengan psikoanalisis Freud, psikologi individual Adler, dan teori sejarah Marx. Teori Einstein mengambil risiko karena prediksinya bisa gagal (sebelum dibuktikan oleh Edington). Teori-teori lainnya bisa menjelaskan apa saja, atau, dalam kasus Marxisme, terus ditafsir ulang setiap kali prediksinya meleset. Kesimpulan Popper: kebal bantahan bukan kelebihan, melainkan cacat sebuah teori.
Kritiknya, astrologi, contoh favorit Popper, sebenarnya sudah diuji dan terbukti salah. Jadi masalahnya bukan karena tidak bisa difalsifikasi, tetapi karena penganutnya menolak hasil falsifikasi (Hansson, 2025).
Thomas Kuhn: Paradigma dan Puzzle-Solving
Thomas Kuhn menunjukkan bahwa sebagian besar kerja ilmuwan adalah sains normal dalam sebuah paradigma, yang hanya bisa berubah/bergeser melalui revolusi ilmiah ketika anomali menumpuk. Menurut Kuhn (1970), yang membedakan ilmu adalah kemampuan memecahkan teka-teki (puzzle-solving). Ketika prediksi astronom meleset, itu menjadi teka-teki riset; dan kegagalan astrolog tidak pernah menghasilkan teka-teki semacam itu.
Popper menolak kriteria ini karena dianggap mengganti kriteria rasional dengan kriteria sosiologis (Hansson, 2025).
Imre Lakatos: Program Riset Progresif vs Degeneratif
Imre Lakatos mencoba menengahi Popper dan Kuhn. Yang dinilai bukan satu teori, melainkan satu program riset, yang terdiri atas inti keras (hard core, asumsi dasar yang dilindungi) dan sabuk pelindung (protective belt, hipotesis bantu yang boleh diubah ketika ada anomali) (Lakatos, 1970, 1978).
Program disebut progresif kalau menghasilkan prediksi baru yang kemudian terbukti, dan degeneratif kalau teorinya hanya ditambal untuk mengakomodasi fakta yang sudah diketahui. Bagi Lakatos, pseudosains adalah program riset yang terus degeneratif.
Thagard (1978) dalam Hansson (2025) menambahkan bahwa yang perlu dinilai bukan hanya teorinya, tetapi juga perilaku para pendukungnya. Sebuah teori layak disebut pseudosains kalau teorinya tidak berkembang, sementara para pendukungnya tidak berusaha memperbaiki kelemahannya dan hanya memakai bukti yang menguntungkan sambil mengabaikan bukti yang membantah.
Feyerabend, Laudan, dan Kebangkitan Kembali Demarkasi
Paul Feyerabend (1975) berargumen bahwa ilmuwan besar, termasuk Galileo, sering melanggar aturan metodologis, sehingga tidak ada satu metode universal: “anything goes”. Larry Laudan (1983) lalu menyatakan masalah demarkasi sudah “mati” karena tidak ada ciri yang dimiliki semua dan hanya disiplin ilmiah. Menurutnya, yang perlu ditanyakan adalah apakah sebuah klaim didukung bukti yang baik.
Tapi demarkasi hidup lagi. Pigliucci dan Boudry (2013) mendorong pendekatan klaster kriteria atau “kemiripan keluarga” (family resemblance), sejalan dengan Bunge (1982) yang berpendapat bahwa satu atribut saja tidak cukup untuk mendefinisikan ilmu.
Postmodernisme: Ketika Otoritas Ilmu Digugat
Lyotard mendefinisikan postmodern sebagai incredulity toward metanarratives, yaitu ketidakpercayaan terhadap narasi besar. Legitimasi ilmu pun bergeser ke performativitas: pengetahuan dinilai dari efisiensinya, bukan kebenarannya. Foucault (1980) menunjukkan keterkaitan pengetahuan dan kekuasaan, sedangkan Strong Programme menuntut agar keyakinan yang “benar” dan yang “salah” dijelaskan dengan sebab sosial yang sama. Implikasinya, demarkasi menjadi kerja batas yang politis, bukan epistemik.
Kritiknya juga perlu diingat. Pada 1996, fisikawan Alan Sokal menerbitkan artikel parodi penuh jargon di jurnal Social Text yang mengklaim realitas fisik adalah konstruksi sosial, lalu membongkar hoaksnya sendiri (Sokal, 1996). Pelajarannya: kritik postmodern menyadarkan kita bahwa ilmu tidak bebas nilai, tapi relativisme total berbahaya karena bisa dipakai membela penolakan vaksin dan penyangkalan sains iklim (Hansson, 2025).
Peta Ringkas Kriteria Demarkasi Ilmu dan Pseudosains
Pariwisata Itu Ilmu atau Bukan?
Jafari (2001) memetakan pemikiran pariwisata dalam empat platform: advocacy, cautionary, adaptancy, dan knowledge-based. Platform terakhir menandai saintifikasi pariwisata. Tribe (1997) menolak gagasan bahwa pariwisata adalah disiplin; menurutnya pariwisata lebih tepat dipahami sebagai bidang yang dikaji dengan metode dari berbagai disiplin. Echtner dan Jamal (1997) menyebutnya “dilema disipliner” yang membuat teori pariwisata terfragmentasi, sedangkan Leiper (2000) menyebut pariwisata disiplin yang sedang muncul.
Tribe (2006) kemudian menunjukkan adanya medan gaya pengetahuan (person, rules, position, ends, ideology) yang menyaring apa yang kita “ketahui” tentang pariwisata, mirip gagasan Foucault. Gelombang critical turn (Ateljevic et al., 2007) lalu menantang dominasi riset positivis yang sarat kepentingan bisnis. Kini riset pariwisata hidup dalam beberapa paradigma sekaligus: positivistik/post-positivistik, interpretif, dan kritis.
Posisi saya: pariwisata adalah bidang kajian interdisipliner. Tapi status “bukan disiplin” dari Tribe tidak berarti riset pariwisata boleh lepas dari kriteria ilmiah. Apa pun paradigmanya, riset harus menghasilkan klaim yang bisa diperiksa terhadap bukti.
Analogi Kriteria Demarkasi Ilmu dalam Riset Pariwisata
- Popper. Hipotesis: “citra destinasi berpengaruh positif terhadap niat berkunjung kembali” termasuk ilmiah karena ada kemungkinan terbukti salah. Kalau data survei menunjukkan citra destinasi ternyata tidak berpengaruh, hipotesis itu gugur dan peneliti harus menerimanya. Bandingkan dengan klaim “wisatawan pasti puas kalau destinasinya autentik”. Ketika data menunjukkan wisatawan tidak puas, pendukung klaim ini berkelit: “Berarti destinasinya belum benar-benar autentik.” Dengan cara itu, data apa pun tidak akan pernah bisa membantahnya. Bagi Popper, klaim yang kebal bantahan seperti ini justru tidak ilmiah.
- Lakatos. Model TALC (Tourism Area Life Cycle) dari Butler (1980) menyatakan bahwa destinasi berkembang melalui tahap eksplorasi, keterlibatan, pembangunan, konsolidasi, dan stagnasi, lalu menurun (decline) atau bangkit kembali (rejuvenation). Model ini sulit difalsifikasi. Setelah stagnasi, destinasi boleh turun atau bangkit, sehingga hampir semua lintasan tampak cocok. Haywood (1986) juga mempertanyakan cara mengukurnya: wilayah dan pasar mana yang dihitung, serta kapan satu tahap dianggap berakhir.
Dengan kacamata Lakatos, TALC bisa dibaca sebagai program riset. Inti kerasnya adalah gagasan bahwa destinasi mengalami siklus hidup, sedangkan sabuk pelindungnya adalah berbagai modifikasi model. Kenyataannya, banyak destinasi tidak mengikuti tahapan itu. Ada yang melompati tahap awal, ada pula yang terus tumbuh tanpa stagnasi. Ketika itu terjadi, peneliti bisa menambahkan modifikasi baru agar destinasi tersebut tetap “cocok” dengan model. Pertanyaannya: apakah modifikasi itu menghasilkan prediksi baru yang kemudian terbukti (progresif), atau hanya tambalan agar model tidak gugur (degeneratif)? - Kuhn. Dalam sains normal, peneliti bekerja dengan model yang sudah diterima, misalnya model bahwa wisatawan yang puas akan berkunjung kembali. Bayangkan data di sebuah destinasi menunjukkan wisatawannya puas, tetapi tidak berniat kembali. Peneliti yang ilmiah memperlakukan temuan ini sebagai teka-teki riset. Ia memeriksa ulang alat ukurnya, mencermati konteksnya, atau mencari faktor lain yang berperan, misalnya kecenderungan wisatawan mencari tempat baru. Ia tidak membuang data itu hanya karena tidak sesuai harapan. Menurut Kuhn, kalau teka-teki semacam ini terus menumpuk dan tak terpecahkan, saat itulah sebuah paradigma mulai goyah.
- Tribe dan Foucault. Menurut Tribe (2006), pengetahuan pariwisata disaring antara lain oleh ends (kepentingan yang ingin dicapai) dan ideology (pandangan dunia yang dianut). Riset yang dibiayai pihak berkepentingan, misalnya penyelenggara event, cenderung hanya menanyakan manfaat dan mengabaikan biayanya. Hasilnya tampak ilmiah, padahal kesimpulannya sudah diarahkan sejak awal. Di sinilah pseudosains pariwisata rentan lahir.
Contoh Pseudosains dalam Demarkasi Ilmu Pariwisata
Contoh paling terdokumentasi adalah studi dampak ekonomi. Crompton (2006) menemukan bahwa banyak studi semacam ini dipesan untuk melegitimasi posisi politik. Ia mengidentifikasi sepuluh prosedur yang menggelembungkan hasil, misalnya memasukkan pengeluaran penduduk lokal, menyalahgunakan multiplier, mengabaikan biaya peluang, dan membesar-besarkan jumlah kunjungan. Tampilannya ilmiah, tapi kesimpulannya sudah ditentukan sebelum data dikumpulkan, persis definisi pseudosains menurut Hansson.
Pola lain yang sering saya temui (ini pengamatan pribadi): “riset” yang isinya testimoni pilihan (termasuk kategori cherry-picking-bias kognitif), klaim pemasaran seperti “destinasi paling healing” yang dikutip sebagai temuan, dan survei kepuasan yang dirancang supaya hasilnya pasti bagus (bias pengukuran).
Apakah Produk Perancangan/Perencanaan Dalam Pariwisata Merupakan Produk Ilmu?
Dari Bacon sampai Lakatos ada satu benang merah: pengetahuan ilmiah adalah klaim tentang dunia yang bisa diperiksa terhadap bukti, entah lewat induksi, verifikasi, konfirmasi, falsifikasi, atau prediksi baru yang terbukti. Semuanya adalah pernyataan tentang apa yang ada dan mengapa.
Sementara itu, rancangan program aktivitas wisata, strategi pemasaran, rencana induk destinasi, dan kebijakan pariwisata adalah pernyataan tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Ada empat alasan mengapa produk ini bukan produk ilmu atau riset:
- Celah is–ought (Hume, 1739–1740/2000). Data bisa mengatakan “60% wisatawan milenial mencari pengalaman berbasis alam”, tidak lantas disimpulkan “maka destinasi harus mengembangkan ekowisata”. Langkah dari fakta ke keputusan selalu membutuhkan premis nilai.
- Ilmu alam vs ilmu desain (Simon, 1996). Ilmu berurusan dengan bagaimana sesuatu ada, sedangkan desain dengan bagaimana sesuatu seharusnya. Program, strategi, dan kebijakan adalah artefak desain. Riset tentang “rencana” bisa ilmiah, tapi rencananya sendiri bukan proposisi ilmiah karena tidak bisa diverifikasi, dikonfirmasi atau difalsifikasi.
- Wicked problems (Rittel & Webber, 1973). Kebijakan untuk masalah sosial tidak bisa dinilai “benar” atau “salah”, hanya bisa dinilai “lebih baik” atau “lebih buruk”.
- Perencanaan pariwisata tidak bebas nilai (Hall, 2008). Perencanaan bersifat politis, sarat nilai, dan sering tidak lengkap/holistik.
Selain itu, “rencana” berbicara tentang masa depan, sedangkan verifikasi dan falsifikasi hanya bisa dilakukan terhadap yang sudah terjadi. Yang bisa diuji adalah hipotesis tentang dampak rencana, bukan rencananya.
Produk perencanaan pariwisata adalah produk non-ilmiah yang sah, bukan pseudosains. Ia baru bermasalah ketika diberi label “hasil riset”, karena saat itu ia memenuhi definisi Hansson: non-ilmiah, tapi mengaku ilmiah.
Sama halnya dengan undang-undang dan desain arsitektur, rencana pariwisata merupakan produk perencanaan yang memuat pilihan, tujuan, dan pertimbangan nilai tentang apa yang sebaiknya dilakukan, bukan pernyataan ilmiah tentang apa yang terjadi atau bagaimana suatu fenomena bekerja.
Karena itu, rencana pariwisata tidak serta-merta dapat disebut pseudosains hanya karena bukan ilmu. Ia baru dapat dikategorikan sebagai pseudosains ketika dipresentasikan sebagai “hasil riset” atau diklaim “terbukti secara ilmiah”, padahal produk tersebut pada dasarnya merupakan rekomendasi preskriptif, bukan klaim ilmiah yang dapat diuji kebenarannya.
Dengan kata lain, persoalannya bukan terletak pada rencana pariwisata itu sendiri, melainkan pada klaim status ilmiah yang dilekatkan kepadanya. Hal ini sejalan dengan kriteria Hansson (2025), yang membedakan pseudosains dari hal-hal non-ilmiah lainnya berdasarkan adanya upaya untuk menampilkan sesuatu yang non-ilmiah seolah-olah ilmiah.
Riset berperan sebagai penyedia informasi yang meyakinkan (benar), sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan seperti analisis pasar, daya dukung, atau perilaku wisatawan, serta sesudahnya, untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan rencana. Karena itu, rencana yang baik bersifat evidence-informed (disusun berdasarkan bukti), tetapi rencana itu sendiri bukan bukti ilmiah.
Jadi kalau luaran Anda berupa rencana induk, desain paket wisata, atau rekomendasi kebijakan, sebutlah itu kajian perencanaan/perancangan/perekayasaan atau karya desain. Kalau ingin tetap menjadi riset, rumuskan pertanyaan yang bisa salah, misalnya: “Apakah paket X meningkatkan lama tinggal wisatawan dibanding tanpa paket X?”
Oke, itulah sekilas mengenai demarkasi ilmu pariwisata. Semoga besok-besok kita tidak lagi menyebut master plan sebagai “penelitian”, hehehe. Selamat meneliti, selamat merencanakan, dan jangan lupa berdampak. Wassalam.
Referensi
Ateljevic, I., Pritchard, A., & Morgan, N. (Eds.). (2007). The critical turn in tourism studies: Innovative research methodologies. Elsevier.
Ayer, A. J. (1936). Language, truth and logic. Victor Gollancz.
Bacon, F. (2000). The new organon (L. Jardine & M. Silverthorne, Eds.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139164030 (Karya asli terbit 1620)
Bloor, D. (1991). Knowledge and social imagery (2nd ed.). University of Chicago Press. (Karya asli terbit 1976)
Bunge, M. (1982). Demarcating science from pseudoscience. Fundamenta Scientiae, 3(3/4), 369–388.
Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. Canadian Geographer, 24(1), 5–12. https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x
Carnap, R. (1936). Testability and meaning. Philosophy of Science, 3(4), 419–471. https://doi.org/10.1086/286432
Comte, A. (2009). The positive philosophy of Auguste Comte (H. Martineau, Trans.; Vols. 1–2). Cambridge University Press. (Karya asli terbit 1830–1842; terjemahan pertama terbit 1853)
Crompton, J. L. (2006). Economic impact studies: Instruments for political shenanigans? Journal of Travel Research, 45(1), 67–82. https://doi.org/10.1177/0047287506288870
Echtner, C. M., & Jamal, T. B. (1997). The disciplinary dilemma of tourism studies. Annals of Tourism Research, 24(4), 868–883. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)00060-1
Feyerabend, P. (1975). Against method: Outline of an anarchistic theory of knowledge. New Left Books.
Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977 (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
Hall, C. M. (2008). Tourism planning: Policies, processes and relationships (2nd ed.). Pearson Education.
Hansson, S. O. (2025). Science and pseudo-science. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), The Stanford encyclopedia of philosophy (Fall 2025 ed.). Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/fall2025/entries/pseudo-science/
Haywood, K. M. (1986). Can the tourist-area life cycle be made operational? Tourism Management, 7(3), 154–167. https://doi.org/10.1016/0261-5177(86)90002-6
Hume, D. (2000). A treatise of human nature (D. F. Norton & M. J. Norton, Eds.). Oxford University Press. (Karya asli terbit 1739–1740)
Jafari, J. (2001). The scientification of tourism. In V. L. Smith & M. Brent (Eds.), Hosts and guests revisited: Tourism issues of the 21st century (pp. 28–41). Cognizant Communication Corporation.
Kuhn, T. S. (1970). Logic of discovery or psychology of research? In I. Lakatos & A. Musgrave (Eds.), Criticism and the growth of knowledge (pp. 1–24). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139171434.003
Kuhn, T. S. (2012). The structure of scientific revolutions (4th ed., 50th anniversary ed.). University of Chicago Press. (Karya asli terbit 1962)
Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programmes. In I. Lakatos & A. Musgrave (Eds.), Criticism and the growth of knowledge (pp. 91–196). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139171434.009
Lakatos, I. (1978). The methodology of scientific research programmes: Philosophical papers (Vol. 1; J. Worrall & G. Currie, Eds.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511621123
Laudan, L. (1983). The demise of the demarcation problem. In R. S. Cohen & L. Laudan (Eds.), Physics, philosophy and psychoanalysis: Essays in honor of Adolf Grünbaum (pp. 111–127). D. Reidel. https://doi.org/10.1007/978-94-009-7055-7_6
Leiper, N. (2000). An emerging discipline. Annals of Tourism Research, 27(3), 805–809. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00118-8
Lyotard, J.-F. (1984). The postmodern condition: A report on knowledge (G. Bennington & B. Massumi, Trans.). University of Minnesota Press. (Karya asli terbit 1979)
Pigliucci, M., & Boudry, M. (Eds.). (2013). Philosophy of pseudoscience: Reconsidering the demarcation problem. University of Chicago Press.
Popper, K. (2002). The logic of scientific discovery (Routledge Classics ed.). Routledge. (Karya asli terbit 1959)
Popper, K. R. (1963). Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge. Routledge & Kegan Paul.
Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences, 4(2), 155–169. https://doi.org/10.1007/BF01405730
Simon, H. A. (1996). The sciences of the artificial (3rd ed.). MIT Press.
Sokal, A. D. (1996). Transgressing the boundaries: Toward a transformative hermeneutics of quantum gravity. Social Text, 46/47, 217–252. https://doi.org/10.2307/466856
Tribe, J. (1997). The indiscipline of tourism. Annals of Tourism Research, 24(3), 638–657. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)00020-0
Tribe, J. (2006). The truth about tourism. Annals of Tourism Research, 33(2), 360–381. https://doi.org/10.1016/j.annals.2005.11.001
